Dapatkan Berita Terkini khusus untuk anda dengan mengaktifkan notifikasi Antaranews.com
Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Medan. Mereka menuntut Majelis Kehormatan Dewan (MKD) memeriksa Ketua DPRD Kota Medan atas dugaan keterlibatan dalam membekingi bangunan liar.
Pantauan tim detikSumut (12/12/2024), puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Medan, Jalan Raden Saleh.
Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa berbagai alat peraga seperti spanduk, bendera, dan menggunakan toa untuk menyampaikan tuntutan mereka. Mereka juga membakar ban sebagai bentuk protes.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua PMKRI Cabang Medan, Aldoni Sinaga, mengungkapkan tiga poin utama yang menjadi alasan mereka melakukan aksi tersebut. Ia menegaskan bahwa tuntutan ini lahir dari kekecewaan terhadap kinerja Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, yang dinilai tidak sesuai dengan tupoksinya.
"Ada 3, yang pertama itu meminta MKD untuk memeriksa ketua DPRD kota Medan. Kedua itu meminta Ketua DPRD Kota Medan itu bekerja secara kooperatif dalam arti bekerja sesuai dengan tupoksinya sendiri. Yang ketiga itu tuntutan yang terakhir itu, mendesak ketua DPRD Kota Medan Bapak Wong Chun Sen untuk mengundurkan diri dari jabatannya sendiri," kata Ketua PMKRI Cabang Medan, Aldoni Sinaga pada Kamis (12/12/2024).
Aldoni Sinaga menjelaskan, alasan PMKRI mendesak Wong Chun Sen untuk mundur dari jabatannya. Salah satu alasan utama adalah sikap Wong Chun Sen yang dinilai tidak kooperatif dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPRD Kota Medan.
"Alasan kita untuk meminta beliau untuk mengundurkan diri yang pertama itu karena dengan jelas beliau tidak bekerja dengan komparatif, yang kedua juga bagaimana kita lihat beberapa hari yang lalu itu ada terjadi proses pembongkaran salah satu kafe di kota Medan ini yang akan dilakukan oleh pihak Perkim dan juga Satpol PP, pada saat pembongkaran tersebut, bapak Wong Chun Sen hadir untuk menghalangi proses pembongkaran tersebut, padahal kita berdasarkan observasi yang sudah kami lakukan bahwasanya pihak Perkim sendiri sudah melayangkan surat teguran untuk mengosongkan wilayah tersebut," katanya.
Ia juga menilai tindakan Wong Chun Sen dalam menghalangi pembongkaran kafe yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai langkah yang tidak mendukung kepentingan masyarakat Kota Medan. Pembongkaran tersebut dinilai penting untuk menegakkan aturan dan meningkatkan keselamatan masyarakat.
"Selanjutnya itu proses pembongkaran tersebut bukan seolah olah untuk semata kepentingan dari pada apa tetapi untuk kepentingan kota Medan dan masyarakat kota medan, yang dimana bangunan tersebut tidak memiliki IMB, beberapa bulan yang kemarin itu, dengan tegas walikota Medan dengan itu meminta pihak Perkim untuk menindak semua bangunan yang tidak memiliki IMB ditambah lagi kawasan kafe tersebut adalah membuat kawasan ramai, berdasarkan analisis kami tersendiri pihak Pemko sendiri itu melakukan pembongkaran untuk mengurangi resiko kecelakaan yang terjadi dalam bidang kereta api," ujarnya.
Menanggapi dugaan Wong Chun Sen membekingi kafe yang dibongkar, Aldoni Sinaga menyebut ada kemungkinan hal tersebut terjadi. Ia menduga adanya kedekatan politik antara Wong Chun Sen dan pemilik kafe tersebut, meskipun masih dalam kerangka praduga tak bersalah.
"Kalau kami lihat itu, mungkin ada dugaan, karena memang ada kedekatan politik bapak Wong Chun Sen dengan pemilik cafe tersebut kira-kira begitu, ini kita melakukan praduga tak bersalah," tutupnya.
Untuk diketahui, Satpol PP Medan ingin membongkar sebuah kafe di pinggiran rel kereta api di Jalan Mahkamah pada Senin, (9/12). Namun saat itu pembongkaran batal karena Ketua DPRD Medan memediasi antara Satpol PP dengan pemilik bangunan.
Artikel ini ditulis M. Hasbi Fauzi, mahasiswa peserta Program Magang Merdeka di detikcom.
Menyampaikan orasi yang menghasut pengunjuk rasa melakukan tindakan anarkis hingga melukai petugas kepolisian.
Susatyo mengatakan, kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Istana Negara. Namun, pemberlakuan bersifat situasional tergantung kondisi saat demo mahasiswa di lapangan.
Polda NTB menangani kasus ini berangkat dari adanya laporan pihak DPRD NTB. Sudahkan DPRD mewakili rakyat?
Aksi demonstrasi mahasiswa di depan kantor Bupati Bogor ricuh. Kericuhan pecah ketika para pendemo mencoba mendobrak pintu gerbang kantor tersebut.
Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lampung menggelar unjuk rasa di depan gerbang Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (2/9/2024). Aksi tersebut berlangsung bersamaan dengan proses pelantikan anggota DPRD Lampung periode 2024-2029.
Ribuan orang turun ke jalan-jalan setelah tiga mahasiswa meninggal akibat tenggelam, setelah luapan air masuk ke basemen sebuah pusat pembelajaran di India.
Menurut R Haidar Alwi, di era digital seperti saat ini, para penumpang gelap bahkan bisa menyusup tanpa disadari oleh mahasiswa yang berdemo.
Aksi tersebut merupakan pengkaderan di organisasi mahasiswa Komite Aktivis Mahasiswa Rakyat Indonesia (KAMRI)
Untuk memudahkan masyarakat mengenali video hoaks yang sedang beredar, Cek Fakta Liputan6.com telah melakukan penelusuran terhadap berbagai video yang viral di media sosial.
Cek Fakta Liputan6.com pun telah mengungkap sejumlah hoaks seputar aksi demo mahasiswa
Cek Fakta Liputan6.com meneleusuri klaim video demo mahasiswa ricuh di DPR pada 20 Maret 2024
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim video demo mahasiswa karena hasil perhitungan suara Pemilu 2024
Unjuk rasa yang dilakukan elemen mahasiswa dari pelbagai fakultas menuntut Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) mencopot ETH dari jabatan sebagai rektor.
Unjuk rasa di Gedung Rektorat Universitas Pancasila diwarnai kericuhan antara pengunjuk rasa dengan sekuriti yang mengawal aksi demonstrasi.
Sejumlah elemen massa akan demo di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Jumat (20/10/2023). Sebanyak 1.611 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi.
Dalam aksi tersebut sempat terjadi aksi dorong antar pihak keamanan dan masa pengunjuk rasa. Mereka memaksa masuk gedung kantor bupati, lantaran sang bupati tak kunjung menemui mereka.
Aksi demonstrasi mahasiswa dilatarbelakangi delapan tuntutan, salah satunya mendesak pihak kampus untuk transparansi anggaran pembangunan kampus A dan B Unimman.
Wali Kota Eri Cahyadi memastikan akan mengawal setiap aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa itu untuk kemudian diteruskan ke Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemerintah Pusat.
Ia menyebut, dalam aliansi ini tergabung hampir seluruh BEM universitas yang ada di Surabaya. Sebagian besar mereka, sepakat akan turun ke jalan pada 14 April mendatang.
Kapolda Jatim berjanji akan meneruskan aspirasi dari mahasiswa Muhammadiyah Jatim terkait masalah meninggalnya dua mahasiswa asal Kendari ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol, Frans Barung Mangera mengatakan, dari puluhan orang tersebut, 46 terduga provokator diamankan saat demonstrasi sedang berlangsung.
Sebuah mobil mewah ikut konvoi saat unjuk rasa Surabaya Menggugat. Setelah ditelusuri, mobil mewah itu dikendarai oleh mahasiswi STE Perbanas.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menuturkan, seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
Saya yakin itu bukan perbuatan mahasiswa. Saya yakin 100 persen adik-adik mahasiswa itu dengan jiwa idealismenya tidak akan menggunakan kekerasan.
DPRD Jawa TImur membuktikan janjinya ke mahasiswa terkait pihaknya bakal sampaikan tuntutan mereka ke DPR RI.
DPRD Jawa Timur mengirim surat kepada DPR RI terkait tuntutan mahasiswa setempat.
Ketua DPRD Jatim Kusnadi berjanji akan sampaikan aspirasi mahasiswa ke pusat.
Pasukan Asmaul Husna ini juga menolong seorang nenek yang berada di tengah- tengah demonstran pada aksi demo, Kamis (26/9/2019).
Sepanjang Jalan Pahlawan hingga Indrapura Surabaya macet total bahkan sudah dekati lumpuh seiring ada aksi demo mahasiswa se-Surabaya.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berharap peserta aksi menyampaikan aspirasi dengan tetap menjaga ketertiban sosial dan hindari pesan-pesan yang membuat perspektif menjadi berbeda.
Polda Jatim menyiagakan pasukan “Asmaul Husna” untuk mampu mendinginkan suasana demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur.
Rektor Universitas Airlangga Surabaya Mohammad Nasih meminta mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib pada Kamis (26/9/2019).
Kami mendukung mahasiswa mengawal segala macam kebijakan, termasuk sejumlah rancangan undang-undang yang kini dipolemikkan
Ribuan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta akan menggelar aksi gabungan mahasiswa se-Surabaya pada Kamis, (26/9/2019) di depan gedung DPRD Jawa Timur.
Pihak sekolah tidak melarang keinginan siswa yang ingin ikut unjuk rasa, namun tidak ada imbauan khusus kepada siswa untuk ikut aksi tersebut.
Pemkab Kota Surabaya liburkan siswa terkait demo mahasiswa besar-besaran di Surabaya, Jawa Timur pada Kamis, 26 September 2019.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya mengeluarkan surat edaran terkait aksi demo mahasiswa di gedung DPRD Jawa Timur, yang akan dilaksanakan pada Kamis, 26 September 2019.
Kepala Kepolisian Resor Sidoarjo, Jawa Timur bakal beri pengamanan yang istimewa pada pendemo.
© 2007 - 2024 Okezone.com,
